Adjamé-Market-abidjan-ivory-coast_Photo-Unsplash-scaled-e1594128465185-1024x1024
Brown seeds. Photo: Unsplash
Ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar didorong oleh ekstraksi sumber daya alam dan pro-duksi komoditas berbasis lahan. Tampak jelas terutama pada penambangan batu bara. Kabupaten Berau, di Kalimantan Timur, merupakan contohnya. Di Berau, sektor pertambangan secara teratur menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan royalti batu bara berkontribusi sekitar seperempat dari keseluruhan pendapatan pemerintah kabupaten. Namun, ketergantungan pada batu bara ini telah membuat kondisi fiskal Berau rapuh, dengan harga batu bara yang lebih murah, ekonomi terguncang hingga terjadi defisit anggaran di tahun 2015 dan 2016. Tingkat pertumbuhan sektor batu bara telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir dan ketidakpastian harga menyulitkan Berau untuk hanya mengandalkan penambangan guna mendorong pembangunan dan stabilitas fiskal. Pemerintah mengakui ketidakberlanjutan pada fokus ekstraksi sumber daya untuk jangka panjang dan mulai mengalihkan perhatiannya dari pertambangan ke budi daya, dengan penekanan pada kelapa sawit. Di awal terlihat seperti strategi yang bagus. Kelapa sawit tampak menjanjikan sebagai pengganti ekonomi berbasis batu bara. Bahkan kelapa sawit menahan perlambatan ekonomi di tingkat nasional, komoditi ini telah memberikan pertumbu- han ekonomi yang stabil dan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Studi CPI ini, yang diproduksi sebagai bagian dari Proyek LEOPALD atau Pengembangan Kelapa Sawit Rendah Emisi, menguji apakah potensi kelapa sawit sebagai pendorong ekonomi akan mendukung tujuan Indonesia dengan menggunakan Berau sebagai contoh kasus. Kami menemukan hal-hal berikut: 1. Kelapa sawit mengalahkan tanaman perkebunan lainnya membuat ekonomi Berau saat ini tidak memi-liki keanekaragaman dan tidak berkelanjutan Produksi minyak sawit di Berau telah tumbuh secara eksponensial, dengan produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan produksi Minyak Sawit Mentah dari pabrik meningkat sebesar 340% dari tahun 2011-2016. Disaat yang sama, sebagian besar perkebunan dan tanaman pangan lainnya mengalami penurunan dalam total luasan dan produksi. Kelapa, karet, dan kakao terlihat mengalami penurunan produksi yang paling menonjol. Lada mulai menunjukkan momentum positif, dan padi perlahan tapi pasti produksinya menurun. Lihat Gambar ES 1. Hasil dari dinamika tersebut adalah bahwa saat ini, sekitar 90% dari area yang ditanami dan 31% dari lahan perkebunan di Berau didedikasikan untuk kelapa sawit. Secara finansial, ketergantungan pada komoditas tunggal membuat Berau berisiko terhadap fluktuasi harga dan permintaan. Gambar ES1. Tingkat pertumbuhan produksi komoditas dari tahun ke tahunSumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Berau 2016 and Berau dalam Angka 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, BPS Kabupaten Berau. Permintaan internasional untuk kelapa sawit saat ini sedang melambat. Kelapa sawit telah lama menjadi sasaran kritik global karena banyak yang menganggap-nya sebagai salah satu pendorong utama deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Parlemen Eropa baru-baru ini menyerukan agar penggunaan minyak kelapa sawit dalam biofuel dilarang mulai tahun 2030 dan seterusnya, dan banyak perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia menyasar untuk hanya membeli minyak sawit berkelanjutan bersertifikat. Tersingkirnya tanaman pangan khususnya merupakan tanda yang meresahkan bahwa Berau bergeser dari daerah yang aman pangan dengan makanan pokok yang cukup misalnya daerah swasembada beras, menjadi daerah yang semakin bergantung pada impor tanaman pangan dari daerah lain untuk ketahanan pangan. Pergeseran fokus dari satu komoditas ekstraktif ke kelapa sawit monokultur tampaknya tidak memungk-inkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan yang lebih beragam kemungkinan lebih menjanjikan. 2. Kelapa sawit berkelanjutan dapat menjadi titik awal untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu dilindungi oleh rencana transisi yang mengutamakan efisiensi alih-alih ekspansi, diversifikasi menjadi produk bernilai tambah, dan diversifikasi ke tanaman pangan lain Untuk melindungi risiko ketergantungan pada satu komoditas, Berau dapat mengejar beberapa pilar rencana transisi. Pertama, Berau dapat memberi insentif sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO) untuk produsen kelapa sawit yang ada. Secara global, produk dengan sertifikasi RSPO saat ini mencapai harga premium 1-4%. Berdasarkan tingkat produksi di Berau, sertifikasi RSPO di tingkat kabupaten dapat menghasil-kan kenaikan sekitar 7% (untuk kisaran nilai tambah Rp31—158 juta/tahun) dalam nilai tambah per tahun, di tingkat atas. Saat ini, meskipun beberapa perusa-haan kelapa sawit yang beroperasi di Berau merupakan anggota RSPO, namun hanya sedikit yang tersertifikasi, dan mayoritas bukan anggota atau tidak berkomitmen untuk “tidak melakukan deforestasi.” Untuk mengurangi biaya sertifikasi, pemerintah kabupaten dapat lebih aktif terlibat dengan memfasilitasi sertifikasi tunggal yang menyatakan seluruh kabupaten bebas deforestasi (salah satu prinsip sertifikasi yurisdiksi). Sumber: CPI Calculations Kedua, Berau harus mendorong perkebunan kelapa sawit agar lebih efisien. Saat ini, hasil TBS Berau kurang dari 17 ton/ha, jauh di bawah praktik terbaik nasional 22 ton/ha untuk tanaman dengan kisaran usia yang sama (Gambar ES2). Hasil CPO di Berau saat ini diperkirakan sekitar 2,0–2,8 ton/ha sedangkan rata-rata nasional di Indonesia adalah 3,5 ton/ha. Mengoptimalkan pro-duksi dan produktivitas di dalam area perkebunan yang ada dan di tingkat pabrik akan memungkinkan Berau untuk meningkatkan hasil TBS serta hasil minyaknya tanpa harus memperluas lahan ke area baru (Mafira, Rakhmadi, Novianti, 2018). Ketiga, dan masih dalam sektor kelapa sawit, ada potensi signifikan untuk berekspansi ke produk bernilai tambah. Terdapat sekitar 146 jenis produk yang dapat diproduksi oleh industri kelapa sawit di Berau.1 Namun, saat ini CPO mentah dari pabrik di Berau dikirim ke delapan kilang di seluruh Indonesia dan Malaysia; Berau tidak memiliki satupun kilang (Mafira, Rakhmadi, Novianti, 2008). Hal ini menunjukkan Berau gagal menangkap banyak nilai tambah potensial dari pemrosesan CPO di kabupatennya. Keempat, analisis nilai produksi tanaman perkebunan Berau per hektar antara 2010 dan 2014 menunjukkan bahwa tanaman lain mungkin lebih menguntungkan daripada TBS kelapa sawit. Kakao dan lada tampak menggiurkan. Rata-rata nilai produksi lada per hektar tiga kali lipat lebih daripada TBS petani kelapa sawit dan hampir dua kali lipat TBS perusahaan swasta kelapa sawit. Perkiraan nilai produksi per kapita petani kecil memberikan narasi yang sama: lada sejauh ini merupakan tanaman perkebunan yang paling bernilai berdasar-kan nilai produksi, dan kakao hampir sama dengan TBS kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa mendorong petani untuk mengeksplorasi berbagai tanaman dapat membantu keragaman ekonomi Berau secara keseluruhan. Terakhir, penting untuk mengembangkan industri hilir tidak hanya untuk minyak sawit tetapi juga untuk produk pertanian lainnya. Baru-baru ini, industri kecil berskala rumah tangga telah menunjukkan minat dalam mengembangkan produk dari kakao dan lada. Hal ini perlu didukung dan ditingkatkan. Usaha kecil yang beroperasi di bagian Indonesia yang lain telah berhasil mengembangkan kewirausahaan sosial yang meman-faatkan komoditas mentah pertanian Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah dan mendorong pertumbu-han ekonomi yang berkelanjutan, dan model-model ini dapat direplikasi di Berau. Badan Usaha Milik Kampung – BUMK dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan/atau terhubung dengan kewirausahaan sosial ini. 3. Kesehatan fiskal Berau juga dapat didukung melalui optimalisasi sumber pendapatan pemerintah dan pen-ingkatan alokasi anggaran Analisis kami terhadap data fiskal Berau menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah kabupaten Berau did-ominasi oleh transferan pemerintah pusat dengan seba-gian besar berasal dari dana bagi hasil terkait dengan penambangan batu bara. Pertumbuhan kelapa sawit belum diterjemahkan dalam pertumbuhan pendapatan pemerintah. Sektor kelapa sawit Berau menyumbang sekitar Rp559 miliar (USD42 juta) terhadap pendapa-tan pemerintah pusat di tahun 2016, dan hanya Rp9,77 miliar (USD734.955), atau 2% dari total kontribusi pajak mereka, masuk kembali ke Berau melalui Dana Bagi Hasil/DBH (Rp1,8 miliar dari pajak penghasilan pribadi dan Rp7,94 miliar dari pajak bumi dan bangunan). Pada saat yang sama, kelapa sawit tidak berkontribusi banyak terhadap pendapatan asli daerah Berau. Sekitar 80% dari sumber pendapatan Berau berasal dari pajak dan retribusi yang berasal dari industri terkait layanan (mis., restoran, hotel, layanan kesehatan, dan pasar keuangan). Meskipun berfokus kuat pada pertanian dan pertambangan, saat ini, pendapatan yang dijamin dari izin lahan atau izin untuk pertanian atau pertambangan hanyalah sedikit. Gambar ES3, menggambarkan betapa tidak realistisnya mengharapkan kelapa sawit dapat menggantikan pendapatan dari batu bara. Gambar ES3. Nilai produksi CPO versus nilai produksi batu bara (triliun Rp) Sumber: Analisis CPI, 2018 Jadi, sementara kelapa sawit mungkin memiliki manfaat langsung bagi perekonomian Berau dalam hal pekerjaan dan meningkatkan PDRB, manfaat ini tidak diterjemah-kan ke dalam pendapatan pemerintah yang secara strat-egis dapat digunakan untuk meningkatkan keseluruhan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kabupaten tersebut. Ada beberapa cara sehingga pendapatan dan pengelu-aran dapat ditingkatkan untuk menguntungkan rencana pertumbuhan berkelanjutan Berau secara strategis. Pertama, pendapatan asli daerah (PAD) Berau memiliki ruang untuk pertumbuhan, karena saat ini didominasi oleh pendapatan pasif (seperti pengembalian dari deposito). Hal ini dapat ditingkatkan dengan berfokus pada peningkatan kumpulan kegiatan produktif yang dapat menjadi sumber pajak daerah, dan menambah-kan keharusan untuk mengembangkan industri hilir. Cara-cara khusus agar Berau dapat meningkatkan PAD termasuk dengan menambahkan beberapa izin dalam daftar item retribusi, seperti IMB kilang, izin pelabuhan, izin pabrik penyulingan, dan layanan sertifikasi yuris-diksi untuk meningkatkan PAD. Kedua, pajak penghasilan dapat dioptimalkan dengan diversifikasi produksi pertanian dan industri hilir. Pembukaan kilang tidak hanya akan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan nilai tambah bagi sektor kelapa sawit di Berau, tetapi juga akan meningkatkan pendapa-tan pemerintah Berau. Kami memperkirakan jika semua CPO dapat disuling di Berau, akan ada peningkatan sekitar Rp405 miliar (USD31 juta) dalam pendapatan pajak nasional. Pendapatan tambahan ini dapat diin-vestasikan kembali ke dalam infrastruktur dan layanan yang mendukung pertanian berkelanjutan di Berau. Ketiga, alokasi dana tertentu dapat ditingkatkan dengan berinvestasi di unit bisnis yang dapat meningkatkan modal, alih-alih dihabiskan untuk program. Misalnya, Dana Desa dapat disalurkan untuk mendukung Badan Usaha Milik Kampung – BUMK. Di Berau, hanya 15 dari 100 desa yang mengalokasikan investasi untuk BUMK pada 2017. Konon, jumlah BUMK naik hampir dua kali lipat dari 26 di tahun 2016 menjadi 42 di tahun 2018. Pemerintah Berau ingin menambah jumlah BUMK, ter-utama yang disusun sebagai lembaga keuangan, untuk membantu mengembangkan bisnis masyarakat dari 99 di tahun 2017 menjadi 584 di tahun 2021. Di Berau, 3 dari 42 BUMK yang ada sudah melakukan beberapa bentuk usaha terkait dengan kelapa sawit. Hal ini dapat dit-ingkatkan dan diperbaiki dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan BUMK yang profesional. Gambar ES5. Potensi pendapatan nasional dari kilang minyak kelapa sawit di Berau (Miliar Rupiah), 2016Sumber: Perhitungan CPI, 2018. 4. Mekanisme transfer fiskal yang inovatif perlu dikembangkan Terakhir, mekanisme transfer fiskal antar pemerin-tah dapat ditingkatkan untuk mendukung kesehatan ekonomi kabupaten yang memprioritaskan keberlan-jutan seperti Berau, dengan membuat transfer tergan-tung pada pencapaian indikator kinerja keberlanjutan tertentu. Untuk transfer pemerintah pusat ke daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) menjanjikan karena dana ini sudah memasuk-kan beberapa variabel ekologis baik langsung ataupun tidak langsung. Sebagai contoh, alokasi DAK mencakup langkah-langkah yang berkaitan dengan kualitas air dan pengendalian polusi, dan di tahun 2019 baru-baru ini penambahan variabel ekologis ke formulasi DID sebe-narnya memberikan insentif kepada pemerintah daerah untuk mengelola limbah secara lebih efektif, termasuk melalui pengurangan limbah dan daur ulang limbah. Untuk transfer fiskal provinsi-ke-kabupaten dan transfer fiskal kabupaten-ke-desa, mekanisme transfer fiskal yang memasukkan kriteria ekologi sedang dikembang-kan oleh organisasi masyarakat sipil dan diuji di beber-apa daerah. Mekanismenya meliputi:
  • Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), yang merupakan mekanisme transfer fiskal antara provinsi ke kabupaten; dan
  • Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), yang merupakan mekanisme transfer fiskal antara kabupaten ke desa.
Mekanisme-mekanisme ini mengharapkan dana yang akan dikeluarkan dari Dana Bantuan Keuangan Provinsi menggunakan formula alokasi yang menghargai per-lindungan hutan. Indikator yang digunakan untuk menghitung formula dibuat khusus untuk tutupan dan perubahan hutan. Namun, formula ini masih dibahas, terus dikem-bangkan serta dimodifikasi untuk berbagai provinsi. Fakta bahwa formula tersebut hanya menganggap tutupan hutan sebagai variabel juga mendiskriminasikan kabupaten yang tidak memiliki tutupan hutan sama sekali, tetapi dimungkinkan dengan memiliki kebijakan yang mendukung keberlanjutan (seperti inisiatif taman kota atau kawasan laut berkelanjutan). 5. Langkah selanjutnya Berdasarkan analisis ini, kami merekomendasikan langkah-langkah spesifik berikutnya yang men-cakup menciptakan strategi untuk pertumbuhan pertanian di Berau yang mengutamakan efisiensi daripada ekspansi kelapa sawit, serta diversifikasi ke tanaman lain dan ke produk bernilai tambah. Selain itu, pembuat kebijakan di Berau perlu mendorong dialog tingkat nasional mengenai formula alokasi untuk mekanisme transfer fiskal pusat-ke-regional (mis. DAU, DAK, DBH, DID, dan Dana Desa) serta melaku-kan sedikit penyesuaian pada mekanisme lain untuk memberi penghargaan yang lebih baik dan memberi insentif pada pengelolaan lahan yang berkelanjutan, menetapkan kesehatan fiskal dan ekonomi jangka panjang kabupaten. Dalam studi berikutnya, CPI akan melihat lebih dekat pada mekanisme transfer fiskal ekologis dengan belajar dari inisiatif TAPE dan TAKE. Studi tindak lanjut akan menggali lebih dalam pada formula insentif untuk instrumen transfer ini, dan bagaimana cara menggu-nakannya secara efektif.
up
Penggunaan cookie: Kami menggunakan cookie untuk mempersonalisasi konten dengan bahasa pilihan dan untuk menganalisis lalu lintas kami. Silakan lihat kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.